Prabowo Ungkap: Swasta Tertarik Manfaatkan Lumpur Banjir di Aceh

Prabowo mengungkap bahwa sejumlah perusahaan swasta nasional maupun internasional menunjukkan minat serius untuk memanfaatkan material lumpur dari banjir aceh.

Prabowo Ungkap: Swasta Tertarik Manfaatkan Lumpur Banjir di Aceh
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pembangunan rumah hunian sementara bagi korban bencana di Aceh Tamiang, Kamis (1/1).

Jakarta, 2026 — Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan dalam kunjungannya ke Aceh pekan ini. Di hadapan para pejabat daerah dan perwakilan dunia usaha, Prabowo mengungkap bahwa sejumlah perusahaan swasta nasional maupun internasional menunjukkan minat serius untuk memanfaatkan material lumpur dari banjir yang kerap melanda wilayah Aceh—bukan sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi.

Dari Bencana Jadi Peluang Ekonomi

Dalam dialog interaktif di Banda Aceh, Prabowo menjelaskan bahwa lumpur hasil sedimentasi banjir—yang selama ini dianggap sebagai beban dalam penanganan bencana—ternyata mengandung mineral silika, lempung kaolin, dan bahan baku konstruksi berkualitas tinggi. “Ini bukan sekadar tanah. Ini bahan mentah untuk industri keramik, genteng, bata ringan, bahkan bahan campuran beton ramah lingkungan,” ujarnya.

Menurut kajian awal yang dilakukan Kementerian ESDM bekerja sama dengan ITB dan Universitas Syiah Kuala, kandungan lumpur di beberapa titik banjir Aceh—terutama di Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur—memiliki komposisi yang mirip dengan bahan baku industri pengolahan tanah liat premium.

“Yang menarik, ada investor dari Jepang dan Uni Eropa yang sudah mengajukan proposal untuk membangun pabrik pengolahan lumpur terpadu di Aceh. Mereka siap membawa teknologi pembersihan dan pemrosesan ramah lingkungan,” tambah Prabowo.

Skema Kemitraan Berkelanjutan

Rencana ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mempercepat pemulihan pasca-banjir dan mengurangi biaya pembersihan lumpur yang selama ini membebani APBD. Dengan skema kemitraan pemerintah-swasta (KPS), perusahaan swasta akan:

  • Menyediakan alat penyedot dan pemilah lumpur canggih,
  • Membangun fasilitas pengeringan dan pengolahan di dekat lokasi banjir,
  • Menyerap tenaga kerja lokal dalam operasional,
  • Menyalurkan sebagian keuntungan untuk program ketahanan bencana berbasis masyarakat.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menyambut positif inisiatif ini. “Selama ini kami kesulitan mengelola tumpukan lumpur pasca-banjir. Kalau ini bisa jadi solusi ganda—mengurangi limbah sekaligus menciptakan lapangan kerja—itu luar biasa,” katanya.

Waspada terhadap Eksploitasi dan Dampak Lingkungan

Meski menjanjikan, rencana ini menuai sorotan dari sejumlah aktivis lingkungan. Mereka memperingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru memberikan izin tanpa kajian mendalam. “Lumpur banjir bisa mengandung logam berat, mikroplastik, atau kontaminan dari limbah industri hulu,” kata Rina Marwati dari Walhi Aceh. “Harus ada uji kelayakan lingkungan ketat sebelum skala komersial diterapkan.”

Menanggapi kekhawatiran itu, Prabowo menegaskan bahwa setiap proyek harus memenuhi standar KLHK dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. “Kita tidak akan mengorbankan lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Ini harus jadi contoh ekonomi sirkular yang berkelanjutan,” tegasnya.

Langkah Awal Transformasi Pasca-Bencana

Jika terealisasi, inisiatif ini bisa menjadi model baru dalam penanganan bencana di Indonesia—di mana limbah bencana diubah menjadi aset produktif, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah rawan banjir. Bagi Aceh, yang masih memulihkan diri dari trauma banjir bandang berulang, ini bisa jadi titik balik menuju pembangunan yang lebih tangguh dan inklusif.

Dan yang pasti, ide “mengubah lumpur jadi emas” ini menunjukkan bahwa inovasi tak kenal batas—bahkan lahir dari bencana sekalipun.