Purbaya Heran AS Berani Serang Venezuela, PBB Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa
Purbaya mengkritik tindakan AS yang menyerang Venezuela, dan menganggap PBB lemah dan tidak efektif dalam menghadapi agresi tersebut. Purbaya berpendapat bahwa PBB harus bertindak cepat untuk menghentikan konflik dan mengatur keamanan dunia.
Adrian
Jakarta, 6 Januari 2026 — Pernyataan kontroversial datang dari pengamat kebijakan luar negeri ternama, Purbaya Yudhistira, yang menyatakan keheranannya atas kemungkinan aksi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap “diam” dan tidak mampu mencegah eskalasi.
Dalam diskusi publik di Universitas Indonesia bertajuk “Geopolitik 2026: Ancaman Perang di Amerika Latin?”, Purbaya mengkritik tajam ketidakberdayaan sistem multilateral global di tengah meningkatnya arogansi kekuatan besar.
“Saya heran. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa secara terbuka mengancam intervensi militer ke negara berdaulat—sementara PBB, yang didirikan justru untuk mencegah perang—terlihat tak berdaya? Ini bukan kelemahan kecil. Ini kegagalan struktural,” ujarnya.
Latar Belakang Ketegangan AS-Venezuela
Pemicu utama ketegangan adalah klaim intelijen AS bahwa Venezuela sedang memperluas kerja sama militer dengan Rusia dan Iran, termasuk pembangunan fasilitas drone tempur di wilayah perbatasan Kolombia. Pemerintahan Trump yang akan kembali berkuasa pada 2027 dikabarkan telah menyiapkan opsi serangan udara terbatas untuk “menghancurkan ancaman asing di belakang halaman Amerika”.
Venezuela membantah semua tuduhan, menyebutnya sebagai dalih imperialisme AS untuk menjatuhkan Presiden Nicolás Maduro dan menguasai cadangan minyak terbesar di dunia—yang dimiliki Caracas.
PBB: Terbelah dan Tak Berdaya?
Purbaya menyoroti bahwa Dewan Keamanan PBB terkunci oleh veto kekuatan permanen, terutama Rusia dan Tiongkok yang selama ini mendukung Venezuela. Sementara AS, sebagai salah satu anggota tetap, justru menjadi aktor utama dalam ancaman itu—sehingga tidak ada mekanisme internal yang bisa menghentikannya.
“PBB lahir dari abu Perang Dunia II untuk mencegah agresi. Tapi hari ini, justru negara pendiri Piagam PBB yang paling sering melanggarnya—dan lembaga ini tak punya gigi untuk menggigit,” kata Purbaya dengan nada prihatin.
Ia mencontohkan invasi Irak 2003, serangan ke Libya 2011, dan sekarang ancaman ke Venezuela—semua terjadi tanpa mandat resmi PBB, namun tetap berlangsung karena kekuatan militer satu negara melampaui hukum internasional.
Reaksi Dunia: Dari Kecaman hingga Diam Strategis
Sejumlah negara Amerika Latin, termasuk Meksiko, Argentina, dan Brasil, telah menyatakan penolakan terhadap ancaman AS. Namun, respons global terpecah. Uni Eropa memilih nada diplomatik, sementara sekutu AS seperti Inggris dan Kanada cenderung mendukung “stabilitas regional”.
Yang ironis, kata Purbaya, justru negara-negara Global Selatan yang paling vokal menentang intervensi, meski minim kekuatan militer. “Mereka tahu, jika Venezuela jatuh hari ini, besok bisa jadi giliran mereka—dengan dalih yang berbeda, tapi modus yang sama.”
Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia?
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2025–2026, Purbaya mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif:
- Mengusulkan resolusi darurat untuk mencegah penggunaan kekerasan,
- Mendorong dialog regional melalui CELAC (Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia),
- Memperkuat suara Gerakan Non-Blok untuk menegaskan prinsip kedaulatan dan non-intervensi.
“Dunia butuh penyeimbang. Dan Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, bisa jadi suara akal sehat di tengah kegilaan ini,” tegasnya.
BACA JUGA: Ekonomi & Bisnis Soal Kenaikan Gaji PNS 2026: Purbaya “Kita Lihat Kondisi Keuangan Kita”
Peringatan: Perang di Amerika Latin Bisa Picu Krisis Global
Purbaya mengingatkan bahwa konflik di Venezuela bukan hanya soal regional. Gangguan pada pasokan minyak, gelombang pengungsi, dan keterlibatan Rusia-Iran bisa memicu krisis energi, inflasi global, bahkan konfrontasi langsung antar-kekuatan besar.
“Jangan anggap ini jauh. Dampaknya akan sampai ke harga BBM, nilai tukar rupiah, dan keamanan pangan kita,” ujarnya.
Di akhir sesi, Purbaya menyampaikan pesan pahit namun jujur:
“Kalau PBB tidak segera direformasi—terutama soal hak veto—maka lembaga ini akan jadi museum sejarah, bukan penjaga perdamaian.”
