Sengatan Tarif Trump, Pengusaha Sepatu-Tekstil Meminta Pemerintah Berikan Solusi
Pengusaha sepatu-teksil di Indonesia menghadapi ancaman akibat sengatan tarif Trump, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi industri sepatu-teksil di dalam negeri. Mereka desak pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang dengan AS untuk menghindari dampak negatif dari tarif Trump.
Adrian
Jakarta, 6 Januari 2026 — Ancaman kebijakan perdagangan era Donald Trump kembali menghantui industri manufaktur Indonesia. Menjelang pelantikannya kembali sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2027, mantan presiden itu mengumumkan rencana kenaikan tarif impor hingga 60% untuk produk tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi asal negara “non-sekutu strategis”—termasuk Indonesia.
Langsung bereaksi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Gabungan Pengusaha Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia (GPEXTEX) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menggelar pertemuan darurat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, meminta intervensi cepat guna menghindari kerugian ekspor hingga USD 3,8 miliar per tahun.
Ekspor Terancam, Lapangan Kerja Ikut Goyah
Indonesia merupakan salah satu pemasok sepatu dan tekstil terbesar ke Amerika Serikat. Pada 2025, ekspor sektor ini mencapai USD 6,2 miliar, dengan AS menyerap 35% dari total ekspor alas kaki nasional dan 28% ekspor tekstil. Ribuan merek global—dari Nike hingga Zara—mengandalkan pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.
“Jika tarif naik 60%, kami dipastikan kehilangan daya saing. Biaya produksi di Vietnam, Bangladesh, atau Meksiko jauh lebih rendah. Mereka akan ambil alih pesanan kami dalam hitungan minggu,” ungkap Budi Santoso, Ketua Aprisindo.
Yang lebih mengkhawatirkan, lapangan kerja bagi 4,2 juta pekerja di sektor tekstil dan alas kaki terancam—terutama perempuan di pedesaan yang menjadi tulang punggung keluarga.
Permintaan ke Pemerintah: Tiga Langkah Darurat
Dalam surat resmi yang disampaikan kepada Menteri Perdagangan, pengusaha mengajukan tiga solusi strategis:
- Percepat perjanjian perdagangan bilateral dengan AS
Meski sulit dalam iklim politik saat ini, pemerintah diminta membuka jalur diplomatik melalui KTT ASEAN-AS atau forum G20 untuk negosiasi keringanan tarif berbasis “kemitraan ekonomi inklusif”. - Diversifikasi pasar ekspor secara agresif
Dorong ekspor ke Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Afrika melalui skema pembiayaan ekspor murah dan misi dagang intensif. - Insentif produksi dalam negeri & alih teknologi
Berikan insentif pajak, subsidi listrik, dan kemudahan impor bahan baku untuk meningkatkan efisiensi produksi—sehingga margin tetap kompetitif meski tarif naik.
Pemerintah Tanggapi Serius
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan Satgas Perdagangan Darurat dan akan bertemu duta besar AS di Jakarta pekan depan.
“Kami tidak akan diam. Indonesia adalah mitra dagang yang patuh aturan dan berkontribusi pada stabilitas rantai pasok global. Tidak adil jika diperlakukan seperti negara yang melanggar,” tegasnya.
Sementara Kementerian Perindustrian berjanji akan mempercepat program “Making Indonesia 4.0” untuk sektor tekstil dan alas kaki, termasuk adopsi otomasi dan digitalisasi agar biaya produksi turun hingga 15%.
Ancaman Lebih Besar: Rantai Pasok Global Berantakan
Ekonom dari INDEF, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa kebijakan Trump tidak hanya merugikan Indonesia, tapi bisa memicu perang dagang gelombang kedua.
“Tarif tinggi akan mendorong inflasi di AS, sekaligus memaksa merek global mengalihkan produksi secara gegabah—mengganggu stabilitas rantai pasok dunia yang baru pulih pasca-pandemi.”
Waktu Tidak Banyak
Dengan pelantikan Trump tinggal 14 bulan lagi, pengusaha menekankan: ini bukan masalah politik, tapi soal nyawa jutaan pekerja dan masa depan industri manufaktur nasional.
“Kami butuh solusi nyata—bukan janji. Karena kalau Trump benar-benar menaikkan tarif, bukan hanya sepatu yang tidak laku… tapi mimpi jutaan keluarga yang ikut terinjak,” pungkas Budi Santoso.
